“Tahta dan Harta” Mengguncang Parpol

Palembang, WS – Konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bisa dipandang sebagai ekses dinamika politik nasional menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden akan datang.

Sayangnya, pemimpin parpol yang lahir pada awal Orde Baru ini tidak mampu mengelola perbedaan pendapat dengan baik, sehingga terjadi konflik terbuka yang sangat merugikan masa depan mereka.  

Kasus itu memperlihatkan kegalauan luar biasa, bukan hanya terjadi di lingkungan PPP, melainkan juga sejumlah partai lain. Kasus PPP sangat memprihatinkan dan menandai buruknya komunikasi politik para petinggi partai itu. Konon, akar masalahnya bukan soal besar.

Lebih berkaitan dengan bagi-bagi kekuasaan, soal “harta dan tahta”. Bila benar, ini kecenderungan yang mengkhawatirkan karena partai menjadi sangat pragmatis, makin jauh dari tujuan mulia dalam berpolitik.
Kegalauan juga menghinggapi partai lain. Sekalipun muncul sebagai pemenang pemilu, perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak sesuai prediksi.

Demikian pula Golkar dan Partai Gerindra. Tidak seperti PDIP, Golkar dan Gerindra masih harus bekerja keras membangun koalisi untuk mengamankan pencapresannya. Selain perolehan suara yang relatif rendah, elektabilitas capres mereka juga tidak cukup tinggi.
Posisi Aburizal Bakrie (ARB) bahkan mulai digugat kalangan internal Golkar. Bila tidak ditangani dengan baik, bisa menjurus pada tuntutan penyelenggaraan Munaslub untuk melengserkan ARB dari posisi ketua umum. Hal itu pernah terjadi sebelumnya, pelengseran Akbar Tanjung (2004) dan Jusuf Kalla pada 2009 lalu.

ARB juga diragukan mampu menggalang dukungan partai lain. Mungkin ia bisa merangkul petinggi partai, namun diperkirakan sulit merebut hati pemilih yang  makin kritis terhadap kasus-kasus yang mengusik rasa keadilan. ARB sulit melepaskan diri dari persepsi negatif mengenai dampak kasus lumpur Lapindo yang hingga kini belum tuntas penanganannya.

Persoalan hampir sama bisa dihadapi Prabowo Subianto. Meski posisinya terlalu kuat menghadapi guncangan internal, ternyata langkahnya terganggu dalam menggaet dukungan PPP. Prabowo masih harus bekerja keras untuk menggalang dukungan partai lain agar pencapresannya terselamatkan.

Dalam situasi ini, partai-partai menengah kiranya akan berperan penting dalam proses terbangunnya koalisi.
Partai Demokrat, penguasa yang terjerembab karena kasus-kasus korupsi, bahkan memiliki peluang lebih besar karena figur SBY yang akomodatif dan posisinya yang masuk empat besar hasil pemilu. Suka atau tidak, SBY memiliki pengalaman 10 tahun menjalin koalisi dengan sejumlah partai, tanpa guncangan besar yang menggoyah kekuasaannya.

Kiranya masuk akal memperhitungkan SBY masih akan berperan penting, bukan hanya dalam membangun koalisi, melainkan juga kemampuannya merangkul partai-partai Islam yang total perolehan suaranya cukup signifikan, sekitar 32 persen. Elektabilitas SBY diperkirakan masih cukup tinggi sehingga memungkinkannya menjadi king maker karena tidak lagi bisa mencalonkan diri sebagai capres.
Waktu pendaftaran capres dan cawapres, sesuai ketentuan KPU, makin dekat yaitu 18-20 Mei. Kita berkepentingan terhadap kelancaran seluruh proses politik dalam rangka pilpres nanti.

Kita ingin pilpres kali ini lebih berkualitas, bukan hanya mampu menghasilkan presiden baru yang lebih cakap dan berbobot, melainkan juga bisa menjadi pendidikan politik yang makin baik dan meningkatkan pendewasaan proses demokrasi kita.

Kita tidak berkepentingan mencampuri urusan internal partai tertentu. Namun, kita patut menyesalkan konflik terbuka di PPP. Itu menjadi contoh buruk dan tidak memberi arti apa pun bagi pendidikan politik rakyat. Apalagi, bila akar konfliknya bukan perbedaan “gagasan besar”, melainkan hanya soal “harta dan tahta” yang memperlihatkan betapa rendahnya orientasi para pemimpin politik kita.  
Kita tidak ingin konflik semacam itu menular ke partai-partai lain. Para pemimpin parpol harus mengedepankan kebesaran jiwa agar mampu menggalang kekuatan menuju kekuasaan yang menyejahterakan, bukan sekadar memenuhi syahwat politik yang sering merusak.

Sinar Harapan, Selasa, 22 April 2014