Rp 2 Miliar Per UU
Untuk pembahasan RUU Paket Politik itu, DPR menganggarkan dana sekitar Rp 1,5 miliar hingga Rp 2 miliar per undang-undang. Dengan demikian, pembahasan empat undang-undang tersebut diperkirakan memerlukan dana sekitar Rp...
● Ketua PWI Kabupaten Banyuasin - Periode 2025–2028
SK PWI Pusat Nomor: 033/PP-PWI/XI/2025
Menegakkan kemerdekaan pers yang beretika, membangun sinergi kemitraan strategis yang bermartabat, dan memperjuangkan kapasitas serta kesejahteraan wartawan di Kabupaten Banyuasin.
Rekam jejak dan kapasitas di dunia pers kembali dibuktikan Wardoyo, S.I.Kom. Jurnalis senior ini resmi mengantongi sertifikat kompetensi Wartawan Tingkat Utama dari Dewan Pers, sebuah pencapaian tertinggi yang menegaskan posisinya dalam memadukan kecakapan teknis jurnalistik dengan landasan intelektual yang kokoh.
Selain itu, pria yang hobby olahraga Tenis Meja ini merupakan alumni Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI), memiliki latar belakang pendidikan akademis Sarjana (S1) Ilmu Komunikasi spesialisasi Jurnalistik. Untuk memperdalam wawasan wacana publik dan dinamika media, ia juga sempat mengenyam jenjang Pascasarjana (S2) Magister Komunikasi Politik di STISIPOL Candradimuka Palembang, belum selesai.
Kredibilitas sertifikasi Utama yang disandang Wardoyo kian berbobot lantaran ia diuji langsung oleh tokoh pers nasional, Dr. Aat Surya Safaat. Mantan Kepala Biro LKBN ANTARA New York tersebut saat ini dipercaya mengemban amanah sebagai Direktur Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat periode 2025–2030.
Lulus dari pengujian ketat di bawah penilaian wartawan senior berkaliber internasional tersebut menjadi bukti sahih atas kapasitas, integritas, serta profesionalisme dalam mengawal industri pers dan media.
Sekarang, Wardoyo menjabat Ketua PWI Kabupaten Banyuasin Periode 2025–2028, berdasarkan SK PWI Pusat Nomor : 033/PP-PWI/XI/2025, Wardoyo membawa visi transformasi organisasi pers yang berdaya saing, independen, menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik (KEJ), serta menjadi mitra kritis dan solutif bagi kemajuan daerah.
Integritas jurnalis PWI Banyuasin bertumpu pada kepatuhan mutlak terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ), UU Pers No. 40/1999, dan PD/PRT PWI, dengan menempatkan kebenaran, independensi, serta tanggung jawab sosial di atas sekadar kecepatan berita.
Menghadapi pesatnya era digital dan kecerdasan buatan (AI), wartawan wajib bertransformasi dengan memperkuat etika, kompetensi, dan profesionalisme untuk menyajikan berita yang akurat dan tepercaya bagi publik
Membangun sinergi kemitraan strategis bersama instansi pemerintah, perusahaan swasta dan negara, serta organisasi yang saling memperkuat penyebaran informasi publik secara akurat dan berimbang.
Menjamin keamanan dan perlindungan profesi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik di lapangan.
Pengalaman luas dalam mengemban amanah kepemimpinan di ranah organisasi profesi pers, pemantau pemilu, asosiasi jasa konstruksi, perdagangan pasar, serta olahraga dan seni beladiri.
Berdasarkan SK PWI Pusat Nomor: 033/PP-PWI/XI/2025
SK PWI Pusat No. 356-PGS/PP-PWI/2025 (Mengundurkan diri pasca terpilih Ketua PWI Banyuasin)
Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu PWI
Media Berita Online Nasional & Regional
No SK : AHU-0002778.AH.01.01.Tahun 2022
Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (SK 345/KPTS/DPN-ASPEKINDO/V/2024)
Himpunan Seni Silat Indonesia (SK Nomor: 01/SK/DP HIMSSI/VII/2022)
Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (SK: 012/SK/DPW-APPSI/VI/2026)
Cabang Olahraga Prestasi KONI
BNPT & FKPT Sumatera Selatan, Hotel Grand Duta Palembang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Hotel The Jayakarta Palembang
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu RI), Hotel The Jayakarta Palembang
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. & Formula Bisnis Indonesia
Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) & Kedutaan Besar Norwegia, Palembang
Program Studi Ilmu Komunikasi Politik
Ilmu Komunikasi (Program Studi Ilmu Jurnalistik)
Teknik Komputer
Jurusan Biologi (A2)
Pendidikan Dasar
Kecamatan Pulau Rimau
Jurnalistik
Dewan Pers & PWI Pusat
No: 1231-PWI/WU/DP/XII/2018/17/02/76
Lisensi Wartawan Tingkat Utama Dewan Pers Republik Indonesia
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Pelatihan investigasi tindak pidana korupsi untuk jurnalis
Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) & Kedutaan Norwegia
Pelatihan liputan lingkungan hidup dan perubahan iklim
BNPT & Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Sumsel
Peningkatan profesionalisme pers dalam peliputan isu terorisme
Satgas Penanganan COVID-19 & Dewan Pers
Menghasilkan 157 karya berita advokasi kesehatan publik
BAWASLU Republik Indonesia
No: 034/BAWASLU/II/2019
Pemantau Pemilu Terakreditasi Nasional
Dokumentasi karya tulisan, esai teori komunikasi politik, analisis berita, dan liputan jurnalistik resmi yang telah disanitasi dan diarsipkan ke dalam format modern.
Untuk pembahasan RUU Paket Politik itu, DPR menganggarkan dana sekitar Rp 1,5 miliar hingga Rp 2 miliar per undang-undang. Dengan demikian, pembahasan empat undang-undang tersebut diperkirakan memerlukan dana sekitar Rp...
Bupati Semarang Bambang Guritno menyerahkan diri ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah, belum lama ini. Dia menjadi tersangka korupsi kasus pengadaan buku pelajaran senilai Rp 3 miliar. Dia kemudian dibawa ke Kejaksaa...
Jakarta– Pemerintah dapat saja membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang bermasalah atau tepatnya yang melanggar Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. “Tahap awal, pemerintah akan m...
Makassar– Aparat Kejaksaan Sulsel mulai mengambil langkah tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Setelah menjebloskan guru besar Fakultas Hukum Unhas Prof Ahmad Ali, Senin (7/5) lalu, Rabu (9/5) giliran wakil bupat...
Banyuasin–Komite Mahasiswa Pemuda Peduli Bangsa (KMPPB) akan beraksi turun kejalan dengan membawa masa ratusan menuju kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, rencana akan melakukan aksi, senin (30/04). Dalam aksinya mahasiswa...
TEMPO Interaktif, Jakarta — Mantan anggota Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Munir, Asmara Nababan, meminta kepolisian segera mengumumkan hasil investigasi dan penyelidikan tentang percakapan antara Pollycarpus dan Deputi Ke...
Departemen Dalam Negeri (Depdagri) mengusulkan adanya revisi atas Undang-Undang (UU) 8/1985 tentang Organisai Massa (Ormas). Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Depdagri Sudarsono mengatakan, revisi itu sang...
Pada 14 April lalu, lembaga swadaya masyarakat Abdi Lestari Nusa menggelar seminar nasional di Jakarta. Acara itu mengambil tema “Perlunya Mengaudit Sumber Dana Asing dan Agenda Kegiatan terhadap LSM yang Merugikan Rakya...
Jakarta —Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, hari Kamis (19/4) siang memimpin rapat kabinet terbatas. Ratas yang berlansung sekitar dua jam ini antara lain dihadiri Menko Polhukam Wid...
Jakarta– Bupati Kabupaten Garut Agus Supriadi diadukan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat ke Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (18/4). Agus dilaporkan karena diduga menerima suap da...
JAKARTA– Isu perombakan kabinet yang terus berembus membuat sejumlah kalangan juga ikut mendesak Presiden mengganti sejumlah menteri, sekaligus mengajukan beberapa calon yang dinilai layak masuk Kabinet Indonesia Bersatu...
Bogor– Sesuai dengan amanah UUD, Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri, seperti yang tercantum dalam bab 5 pasal 17. Itulah yang disebut hak prerogatif Presiden. “Saya memiliki kewenang...
Terbuka untuk ruang diskusi, kemitraan strategis kelembagaan, audiensi pers, narasumber media & jurnalisme, maupun silaturahmi pembangunan daerah Kabupaten Banyuasin.
Bagikan halaman portofolio resmi ini kepada kolega atau pemangku kepentingan.